BERITA HANGAT DAN FAKTUAL JUMAT (21 JUNI 2024), PRESIDEN JOKOWI PANGGIL PEJABAT BIDANG EKONOMI KE ISTANA TERKAIT MELEMAHNYA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS

BERITA HANGAT DAN FAKTUAL JUMAT (21 JUNI 2024), PRESIDEN JOKOWI PANGGIL PEJABAT BIDANG EKONOMI KE ISTANA TERKAIT MELEMAHNYA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS

Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi kumpulkan para pejabat bidang ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6) terkait menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. BI mencatat, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah 5,92 persen sejak awal tahun hingga 19 Juni 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS disebabkan faktor yang berasal dari sentimen global dan domestik. Namun ia menilai, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS relatif masih baik bila dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara di dunia misalnya, Korsel, Thailand, Filipina, Brasil, dan Jepang.

Isu menonjol lainnya, soal ketidakhadiran Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam sidang MKD DPR, Kamis (20/6). Dalam sidang tersebut, anggota MKD DPR Yulian Gunhar mengusulkan agar Pamdal DPR memanggil paksa Bambang Soesatyo bila tidak hadir lagi dalam sidang MKD yang akan datang. Ketua MKD Adang Daradjatun mengatakan, Bamsoet akan dipanggil lagi karena MKD menyimpulkan tidak dapat menerima surat berhalangan hadir yang dikirimkan Bamsoet pada Kamis (20/6). Bamsoet berjanji akan memenuhi undangan MKD. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Presiden Jokowi kumpulkan para pejabat bidang ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6). Mereka berdatangan sejak pukul 16.00 WIB. Materi yang dibahas soal menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pejabat yang hadir di antaranya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Saat ditanya soal pembahasan apa yang dilakukan dalam rapat pada Kamis sore ini, Sri Mulyani menegaskan soal masalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). “Iya (membahas soal nilai tukar rupiah terhadap Dolar),” tutur Sri Mulyani sebelum memasuki area dalam istana. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah di atas level 16.400 pada perdagangan di pasar spot, Kamis (20/6). Menurut data Bloomberg, pukul 10.50 WIB, rupiah berada pada level Rp 16.420 per dollar AS, melemah 0,34 persen dibanding penutupan sebelumnya yang Rp 16.364 per dollar AS.

 

2. Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah 5,92 persen sejak awal tahun hingga 19 Juni 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS disebabkan faktor yang berasal dari sentimen global dan domestik. Dari sisi global, ketidakpastian pasar keuangan masih tinggi, dipicu perbedaan arah kebijakan moneter bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) dengan bank sentral Eropa, European Central Bank.

Pada pertemuan Juni, ECB memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps). Sementara The Fed masih mempertahankan tingkat suku bunga acuannya, dan diprediksi baru menurunkannya pada pengujung 2024. Ketidakpastian tersebut memicu investor untuk mengalihkan ke aset investasi yang lebih aman, seperti surat utang AS, sehingga menyebabkan aliran modal asing masuk ke pasar keuangan negara berkembang tertahan. “Pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh dampak tingginya ketidakpastian pasar global, terutama berkaitan dengan ketidakpastian arah penurunan FFR (Fed Fund Rate),” kata Perry, dalam konferensi pers, di Gedung BI, Jakarta, Kamis (20/6).

 

Perry Warjiyo mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS relatif masih baik bila dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara di dunia. Ia menyebut pelemahan mata uang negara lain terhadap dolar AS justru lebih parah, misalnya Korea Selatan, Thailand, Filipina, Brasil, dan Jepang. Oleh karenanya, Perry yakin rupiah akan kembali menguat di masa mendatang. “Kalau kita bandingkan berapa pelemahan rupiah dibandingkan negara lain, dari akhir tahun rupiah melemah 5,92 persen untuk rupiah dari Desember sampai kemarin. Won Korea 6,78 persen, baht Thailand 6,92 persen, peso 7,89 persen, rio Brasil 10,63 persen, yen Jepang 10,78 persen,” ujar Perry. “Jadi, pelemahan rupiah itu memang relatif masih baik dan ke depan akan menguat. Fundamentalnya ke arah sana,” tegasnya.

 

Perry Warjiyo menyatakan nilai tukar rupiah akan menguat karena faktor fundamentalnya baik. Adapun faktor fundamental yang mempengaruhi perbaikan nilai tukar, meliputi inflasi yang tercatat 2,84 persen secara tahunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencapai 5,1 persen, dan pertumbuhan kredit sebesar 12 persen. “Demikian juga kondisi-kondisi ekonomi kita, termasuk juga imbal hasil investasi Indonesia yang baik. Kalau dilihat dari faktor fundamental, nilai tukar rupiah kita itu seharusnya akan menguat,” kata Perry usai rapat bersama Presiden Joko Widodo dan KSSK di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6). Perry menuturkan, pelemahan nilai tukar saat ini lebih dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek. Pada Mei lalu, terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

 

3. Menkeu Sri Mulyani Indrawati memproyeksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 masih terjaga seperti capaian kuartal I 2024. Pasalnya ia melihat, faktor fundamental cenderung membaik pada kuartal kedua 2024. Misalnya, peningkatan indeks penjualan riil masyarakat pada Mei-Juni 2024 yang menunjukkan pulihnya konsumsi. “Confidence masyarakat, konsumsi semen, konsumsi listrik, PMI semuanya masih dalam relatif terjaga dan ini menjadi pondasi yang cukup baik untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal II ini yang masih terjaga seperti yang terjadi di kuartal I,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga memperhatikan, naiknya kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi turut mempengaruhi resiliensi pertumbuhan ekonomi di kuartal II. Baca juga: Sri Mulyani hingga Erick Thohir, Menteri Ekonomi Jokowi Beri Pesan dan Doa di Momen Idul Adha Tercatat, pertumbuhan kredit mencapai 12,3 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 8,1 persen.

 

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah sudah melakukan perhitungan untuk mengakomodir program-program presiden terpilih, Prabowo Subianto pada pemerintahan baru nanti. “Dari (sisi) APBN karena ini dibahas dan dilakukan persiapan (untuk pemerintahan selanjutnya), sekarang kita sudah mulai melakukan perhitungan,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6). Ia menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim Prabowo Subianto untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran pada pemerintahannya. Hal itu terkait dengan penyusunan RASPBN 2025.

Koordinasi diperlukan supaya pemerintah selanjutnya mampu melihat aspek APBN secara keseluruhan sehingga pengelolaannya pun lebih hati-hati dan transparan. “Sampai hari ini kita akan berkoordinasi dengan tim Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program tersebut. Nanti akan dibahas sendiri dan dijelaskan sendiri dari sisi timnya untuk pemerintahan baru,” tuturnya. Intinya, kata Sri Mulyani, APBN akan tetap dijaga hati-hati dan digunakan sebagaimana mestinya.

 

4. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan pesan agar pemerintah baru melanjutkan proyek jalan tol. “Orang kalau mau hidup layak itu adalah pemenuhan air dan sanitasi, tetapi kalau mau makmur ditambah dengan konektivitas,” ucap Basuki dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (20/6). Basuki berpesan agar pemerintah baru bisa melanjutkan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

Selain itu, Basuki juga meminta pemerintah baru melanjutkan struktur jaringan Jalan Tol Trans-Jawa. “Tol Trans-Jawa harus nyambung dengan Banyuwangi, termasuk koridor di Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Gresik, kemudian Pansela harus sudah tembus,” jelas Basuki. Tak hanya jalan tol, Basuki berharap pemerintah baru bisa mempertimbangkan rencana pembangunan 50 bendungan untuk lima tahun mendatang.

 

5. Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet tidak memenuhi panggilan MKD DPR terkait ucapan “semua partai politik menyepakati amendemen UUD 1945” karena undangannya diterimanya mendadak. Bamsoet tak bisa menghadiri panggilan MKD karena memiliki agenda penting yang sudah terjadwal sebelumnya.

“Kalau undangan MKD tidak mendadak, saya pasti hadir,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (20/6). “Undangan baru saya terima kemarin sore tertanggal 19 Juni 2024 usai acara Sosialisasi Empat Pilar di MPR. Sementara saya sudah terikat dengan agenda yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya,” tambahnya.

 

Anggota MKD DPR Yulian Gunhar mengusulkan agar Pamdal DPR memanggil paksa Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet untuk menghadiri sidang MKD di kemudian hari. Hal itu disampaikannya dalam sidang MKD, Kamis (20/6) yang mestinya dihadiri Bamsoet. Namun Bamsoet berhalangan hadir karena memiliki agenda lain. Dalam sidang tersebut, Yulian tak sepakat rapat diskors. Menurut dia, mestinya pimpinan sidang langsung membacakan agenda selanjutnya yaitu pemanggilan kembali Bamsoet. “Menurut saya tidak perlu kita skors. Pandangan saya, masukan saya, kita panggilkan lagi saja surat panggilan yang kedua dan berikut susulkan surat panggilan ketiga. Kalau memang tidak hadir kita suruh pamdal paksa ke sini datang,” kata Yulian di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

 

MKD DPR memanggil kembali Ketua MPR Bambang Soesatyo pada sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik soal pernyataannya yang menyebut semua partai politik menyepakati amendemen UUD 1945. Ketua MKD Adang Daradjatun mengatakan, Bamsoet akan dipanggil lagi karena MKD menyimpulkan tidak dapat menerima surat berhalangan hadir yang dikirimkan Bamsoet pada Kamis (20/6). “Oleh karena itu keputusan hasil musyawarah MKD akan memanggil teradu yang akan kami jadwalkan, kemudian untuk mendengarkan keputusan MKD,” kata Adang dalam ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Adang belum menentukan kapan sidang pembacaan putusan tersebut digelar karena MKD perlu membahas lebih dulu dalam rapat internal. “Dijadwalkan kemudian setelah rapat internal MKD. Setuju?” tanya Adang kepada peserta sidang yang langsung dijawab setuju oleh peserta sidang. Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet memastikan dirinya akan hadir dalam pemanggilan MKD DPR selanjutnya. “Saya akan datang memenuhi undangan klarifikasi berikutnya dari MKD DPR,” kata Bamsoet, Kamis (20/6). Meski demikian, ia mengungkap alasannya berhalangan hadir selain sudah memiliki acara lain hari ini.

 

6. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan para ketum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), Kamis (20/6) tidak akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, pertemuan itu hanya mendengarkan pemaparan dari Prabowo Subianto saja. “Enggak (tidak dilaporkan ke Jokowi). Itu kan cuma paparan saja,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam. Pertemuan tersebut diunggah Prabowo daslam akun Instagram resminya @prabowo pada Kamis sore.

Dalam foto tampak Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Tampak pula Menteri BUMN Erick Thohir ikut hadir. Menurut Airlangga, pertemuan dilaksanakan di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat pada Kamis pagi atas undangan dari Universitas Pertahanan (Unhan). Dalam pertemuan, mereka mendengarkan paparan Prabowo soal kebangsaan.

 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah sepakat mengusung Ridwan Kamil (RK) pada Pilgub DKI Jakarta. Airlangga mengatakan semua masih dibahas. Dia menuturkan belum ada keputusan tentang pencalonan RK di internal Golkar. “Ya, masih dalam pembahasan. Dalam pembahasan,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6).

Terpisah, Zulhas menegaskan PAN tetap mendukung Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Menurutnya, saat ini tinggal penentuan calon wakil gubernur. Saat diberi tahu soal Golkar belum sepakat dengan hal itu, Zulhas mengaku tak masalah. Dia berkata akan membahas pencalonan Ridwan Kamil “Nanti dibahas lagi,” ujar dia.

Sebelumnya, Zulhas mengaku telah membawa nama Ridwan Kamil ke dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para ketua umum akhir Mei. Dia mengusulkan RK untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dia mengklaim para ketua umum yang hadir menyetujui itu. Namun, belakangan Golkar membantahnya.

Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia mengatakan, partainya lebih condong mendorong Ridwan Kamil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2024 ketimbang bertarung di Jakarta. Hal itu disampaikannyas kepada wartawan di Jalan Widya Chandra III, Jakarta, kemarin.

 

7. Kepala Staf Kepresiden Moeldoko membantah isu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diproses KPK karena sikap kerasnya terhadap Presiden Jokowi. Moeldoko mengatakan pemeriksaan Hasto adalah wewenang KPK sebagai penegak hukum. Dia menilai tidak ada kaitannya proses hukum itu dengan kritik-kritik Hasto terhadap Istana. “Kalau saya melihatnya bukan itu. Saya melihatnya bukan di situ. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6).

Moeldoko membantah ada arahan dari istana agar KPK memproses hukum Hasto. Dia menjawab pertanyaan itu dengan guyonan. “Arahan apalagi?” kata Moeldoko sambil tertawa. Moeldoko juga berkomentar tentang langkah KPK memburu Harun Masiku dalam kasus yang sama dengan Hasto. Dia optimistis Harun bisa diringkus dalam waktu dekat. “Mestinya, mestinya bisa,” ujarnya.

 

Jubir KPK Tessa Mahardhika menegaskan tak ada kesalahan administrasi saat penyidik KPK menyita ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan stafnya yang bernama Kusnadi. Ia menjelaskan penyidik KPK sudah menyiapkan administrasi berita acara penyitaan dalam proses penyitaan tersebut. “Senin, 10 Juni 2024, penyidik membuat administrasi lengkap baik BA Sita dan tanda terima dan sudah ditandatangani oleh penyidik maupun saksi. Jadi tidak ada kesalahan administrasi dalam proses penyitaan dimaksud,” kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (20/6). Tessa mengatakan Kusnadi justru membawa dokumen tanda terima yang belum final atau masih berbentuk koreksian. Sementara, tanda terima final yang sudah ditandatangani oleh Kusnadi dan penyidik malahan tidak dibawa.

 

8. Pihak Kejagung membuka peluang kembali memeriksa selebiritis Sandra Dewi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sejauh ini Sandra Dewi sudah diperiksa dua kali sebagai saksi dalam kasus tersebut dalam statusnya sebagai istri salah satu tersangka, Harvey Moeis. “Itu kebutuhan penyidikan. Kalau penyidik merasa butuh keterangan ya dipanggil. Kalau tidak, ya sudah cukup. Itu kebutuhan penyidikan,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Kamis (20/6). Harli menegaskan dipanggil tidaknya Sandra Dewi merupakan kewenangan penyidik. “Saya selalu sampaikan kebutuhan penyidikan karena teknisnya ada di penyidik,” ujar dia.

9. Polri mengungkapkan alasan hapus dua buronan dalam kasus pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizky (16) atau Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 lalu. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, pihaknya tak punya bukti menguatkan untuk terus mengejar dan menjerat dua DPO atas nama Dani dan Andi itu. “DPO itu sudah ditetapkan pengadilan dan dari hasil pengadilan tadi, sudah diperiksa ulang atau periksa lanjutan, dari perkembangannya tadi tidak ada alat bukti yang menguatkan ke sana,” kata Sandi dalam diskusi Satu Meja di YouTube Kompas TV, Kamis (20/6). Sandi mengajak masyarakat memberikan masukan ke Polri apabila menemukan bukti baru terkait keterlibatan dua DPO tersebut.

 

10. Partai NasDem akan menggelar Kongres III di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, pada 25-27 Agustus 2024. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan forum ini akan dibuka Presiden Jokowi dan ditutup Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Kongres NasDem diselenggarakan secara fisik dan virtual dan akan dihadiri lebih dari 100 ribu orang. “Karena ini ada proses zoom meeting dari level DPRt (Dewan Pimpinan Ranting) dan itu akan berjenjang, kita bikin ini pendekatan yang kolosal, masif dan massal,” beber Willy dalam keterangan resminya, Kamis (20/6).

Willy menambahkan, akan ada banyak pergerakan lain yang dilakukan pada kongres Partai NasDem nantinya. Mulai dari simposium, workshop, festival hingga pameran. “Dan itu menjadi sebuah rangkaian menuju tanggal 25-27 Agustus bahkan setelah itu juga masih ada. Jadi ini sebuah konstruksi baru,” kata dia.

11. Sekjen Kemendikbudristek Suharti mengkritik penggunaan anggaran fungsi pendidikan untuk mendanai sekolah kedinasan yang masih berjalan hingga saat ini. Suharti menilai praktik tersebut melanggar UUD dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Karena menurut Undang-undang pendidikan kedinasan itu justru tidak boleh masuk sebagai anggaran fungsi pendidikan itu pertama,” kata Suharti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. “(Melanggar) UUD dan juga UU sisdiknas yang kemudian ada keputusan MK tahun 2007,” sambungnya.

Menurutnya, tak seharusnya anggaran fungsi pendidikan dengan besaran 20 persen dari APBN turut digunakan untuk membiayai sekolah kedinasan. Ia pun menyinggung sejumlah sekolah kedinasan dari institusi Polri dan BIN yang selama ini masih menggunakan anggaran fungsi pendidikan. “Jadi harusnya yang seperti di BIN di Polri dan sebagainya tadi harusnya tidak masuk di 20 persen anggaran belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan,” ujarnya.

12. Litbang Kompas menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi tertinggi selama periode kedua. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kebijakan bansos. Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi saat ini 75,6 persen. Sebagian besar orang yang puas terhadap Jokowi berasal dari kelas menengah dan bawah. “Lebih dari 80 persen proporsi yang menyatakan puas berasal dari kedua kelas terbawah itu. Mereka adalah kelas masyarakat yang selama ini menjadi penerima berbagai bentuk bansos,” dikutip dari Kompas.id Kamis (20/6).

Di kalangan responden kelas menengah-atas dan atas, kepuasan terhadap Jokowi lebih rendah. Pola serupa juga terjadi jika dilihat latar belakang pendidikan. Responden yang berpendidikan rendah lebih puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Jika dilihat per bidang, kepuasan publik tertinggi ada di bidang politik keamanan (85,5 persen). Lalu kesejahteraan sosial (82 persen), ekonomi (65,1 persen), dan hukum (57,4 persen).

 

13. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku partainya terbuka jika Anies Baswedan ingin bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengatakan seluruh komunikasi dan pertemuan antartokoh politik di Indonesia adalah hal yang baik. “Memulai komunikasi itu nggak yang salah. Enggak yang enggak baik, bagus. Semakin banyak pertemuan-pertemuan antartokoh, menurut saya semakin baik,” kata Habiburokhman saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/6).

Ia menegaskan Prabowo tak memiliki sentimen tertentu kepada Anies, meski menjadi lawan dalam Pilpres 2024. Prabowo, kata Habiburokhman, tetap menjalin komunikasi dengan setiap orang yang pernah berseteru dengan dirinya. “Kan teman-teman semua tahu semua, yang namanya Pak Prabowo itu enggak pernah baper dengan pihak-pihak yang pernah berseteru. Beliau tetap menjalin komunikasi dengan baik,” tuturnya. (HPS)