Indonesia Darurat Korupsi

 Indonesia Darurat Korupsi

BACA DISINI :

STRATEGI JITU PEMBERANTASAN KORUPSI DAN CARA PENCEGAHANNYA SEHARUSNYA KORUPTOR DI HUKUM MATI & DIMISKINKAN

Di tengah semangat kita membangun dan merangkai masa depan dengan potret Indonesia Emas 2045. kita justru dihadapkan pada tantangan besar yang merongrong fondasi kebangsaan kita. 

Masalah yang sangat krusial ini adalah korupsi ?

Indonesia telah mengalami darurat korupsi. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi telah memasuki berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu masalah serius dan sering terjadi dalam aspek kebijakan politik adalah korupsi.

Penyebab utama korupsi di Indonesia adalah kombinasi faktor sistemik dan individu, termasuk lemahnya sistem pengawasan dan transparansi, rendahnya integritas individu dan keserakahan, penegakan hukum yang tidak efektif, serta struktur organisasi yang tidak memadai dan tata kelola birokrasi yang rumit. Faktor-faktor ini saling terkait dan menciptakan kesempatan serta tekanan bagi individu untuk melakukan korupsi, sementara kurangnya rasionalisasi dan efek jera membuat praktik korupsi terus berlanjut. 

Artinya : Pada tahun 2024, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 37 dari 100, naik dari skor 34 tahun sebelumnya, dan menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara. Sementara itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada 2024 adalah 3,85 dari 5, yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 (3,92).  Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024  Skor : 37 dari 100. - Peringkat : 99 dari 180 negara. Sumber: Laporan Transparency International Indonesia (TII). Interpretasi: Skor 0 berarti sangat korup, sedangkan 100 berarti sangat bersih. Peningkatan skor ini menunjukkan adanya perbaikan persepsi terhadap sektor publik yang dianggap korup. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 - Skor : 3,85 dari skala 0-5.  Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK).  - Perbandingan: Skor ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3,92.  - Interpretasi: IPAK mengukur sejauh mana masyarakat memiliki perilaku antikorupsi atau justru permisif terhadap korupsi. Penurunan skor 3,85 menunjukkan adanya tren kekhawatiran bahwa masyarakat cenderung semakin permisif terhadap korupsi kecil. 

Faktor Sistemik dan Kelembagaan

1. Lemahnya Sistem Pengawasan dan Transparansi.

Kurangnya pengawasan internal dan eksternal serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengambilan keputusan menciptakan celah bagi penyalahgunaan wewenang. 

2. Penegakan Hukum yang Tidak Efektif.

Penerapan sanksi yang tidak konsisten atau terlalu lunak, serta ketidakseriusan dalam penerapan hukuman, mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi. 

3. Birokrasi yang Rumit.

Birokrasi yang rumit dan kompleks dapat menciptakan kesempatan untuk praktik korupsi, serta memunculkan pragmatisme dan keserakahan. 

4. Ketidakstabilan Politik.

Ketidakstabilan politik dapat memperburuk situasi dan membuka peluang korupsi, terutama jika dikombinasikan dengan konflik lain dalam masyarakat. 

Faktor Individu dan Moral

1. Kurangnya Integritas dan Keserakahan.

Sifat serakah dan tidak merasa cukup, ditambah dengan kurangnya integritas moral pada individu, mendorong seseorang untuk melakukan korupsi demi keuntungan lebih. 

2. Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi.

Sesuai teori segitiga korupsi (Fraud Triangle), korupsi sering terjadi ketika ada tekanan (misalnya, kebutuhan finansial), kesempatan (karena lemahnya sistem), dan rasionalisasi (pembenaran terhadap tindakan korupsi). 

3. Pragmatisme dan Mentalitas Malu.

Seseorang yang malas atau tidak mau bekerja keras mungkin terdorong korupsi untuk mendapatkan hasil tanpa usaha, sementara pragmatisme membuat individu mengabaikan prinsip-prinsip etika. 

Faktor Sosial dan Ekonomi

1. Ketidakmerataan Ekonomi.

Ketimpangan ekonomi dapat memperburuk situasi dan mendorong sebagian orang untuk melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup. 

2. Norma Sosial yang Permisif.

Norma sosial yang cenderung permisif terhadap perilaku koruptif dapat memperparah masalah ini dan membuat korupsi terlihat biasa saja. 

Korupsi merajalela di Indonesia karena kombinasi faktor budaya, hukum, ekonomi, dan pengawasan. Akar masalahnya meliputi budaya patronase dan pragmatisme, kelemahan sistem dan rendahnya moralitas, serta kurangnya transparansi dan penegakan hukum yang lemah. 

BACA DISINI :

Korupsi & Premanisme

Faktor Budaya dan Sosial 

1. Budaya Patronase dan Pragmatisme.

Budaya ini sudah mengakar sejak lama, di mana pejabat menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, serta mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. 

2. Keserakahan.

Keinginan untuk memperkaya diri secara berlebihan menjadi pendorong utama korupsi. 

3. Budaya Tidak Berintegritas.

Kebiasaan sehari-hari yang tidak menjunjung integritas, seperti mencontek, dapat memperkuat budaya korupsi secara luas. 

Faktor Sistem dan Hukum

1. Lemahnya Transparansi dan Akuntabilitas.

Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran membuat penyalahgunaan kekuasaan lebih mudah terjadi. 

2. Kelemahan Sistem Pengawasan.

Ketidakmampuan otoritas untuk mengawasi transaksi dan keputusan pejabat publik menjadi celah bagi praktik korupsi. 

3. Penegakan Hukum yang Lemah.

Hukum yang ada seringkali tidak mampu memberikan efek jera, terutama karena pelaku yang memiliki kemampuan finansial dan akses ke pengacara bagus dapat membelokkan proses hukum. 

4. Birokrasi yang Rumit.

Birokrasi yang kompleks menciptakan celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 

Faktor Ekonomi dan Moralitas

1. Rendahnya Moralitas dan Etika Pejabat.

Banyak pejabat publik yang tidak memiliki integritas dan kesadaran moral tinggi, yang diperparah dengan pendidikan yang kurang menekankan nilai-nilai antikorupsi. 

2. Ketimpangan Ekonomi.

Ketidaksetaraan ekonomi yang terus berlanjut di masyarakat juga menjadi faktor yang membuat praktik korupsi sulit diberantas. 

3. Faktor Lain.

Komunikasi yang Permisif: Budaya komunikasi yang kurang tajam dan strategi komunikasi antikorupsi yang tidak efektif juga berkontribusi pada maraknya korupsi.

Korupsi di Indonesia sulit diberantas karena bersifat sistemik dan mengakar kuat dalam berbagai faktor, termasuk budaya pragmatisme dan keserakahan, lemahnya penegakan hukum dan integritas lembaga, sistem birokrasi yang berbelit-belit, ketidaksetaraan ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan kurangnya partisipasi aktif dalam pencegahannya. 

Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan korupsi sulit diberantas di Indonesia :

- Budaya Korupsi yang Mengakar

Pragmatisme dan Keserakahan: Adanya pandangan pragmatis bahwa korupsi adalah cara untuk mencapai tujuan dan keserakahan akan keuntungan pribadi yang mendorong praktik korupsi. 

- Nepotisme dan Patronase: Hubungan kekeluargaan dan kedekatan personal seringkali lebih diutamakan daripada meritokrasi dan integritas, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk korupsi. 

Sistem yang Lemah

- Penegakan Hukum Lemah: Kelemahan dalam penegakan hukum, integritas lembaga penegak hukum, dan kurangnya kepastian hukum memperlemah upaya pemberantasan korupsi. 

- Birokrasi Berbelit-belit: Sistem birokrasi yang lambat dan rumit sering dimanfaatkan oleh oknum untuk meminta uang suap, menciptakan peluang korupsi yang besar. 

- Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam pemerintahan dan sistem pengawasan yang lemah membuka celah bagi tindakan korupsi. 

Faktor Sosial dan Ekonomi

- Ketidaksetaraan Ekonomi: Struktur ekonomi yang tidak merata dan kesenjangan akses terhadap sumber daya membuat korupsi menjadi strategi bertahan hidup bagi sebagian orang dan memperkuat kekuasaan segelintir orang. 

- Kesadaran Masyarakat Rendah: Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya korupsi dan partisipasi aktif dalam pelaporan serta pencegahannya. 

Faktor Pendidikan

- Kurangnya Pendidikan Kejujuran: Perilaku tidak jujur yang diajarkan sejak usia dini di dalam keluarga dapat berlanjut hingga dewasa, menjadikan korupsi sebagai kebiasaan yang sulit diubah. 

Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk reformasi struktural, penguatan sistem hukum dan birokrasi, perubahan budaya dan etika, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat. 

Artinya : Mengutip Hasil survei Litbang Kompas periode 7–13 April 2025 mengungkap tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menangani kasus korupsi. Sebanyak 73,6 persen responden menyatakan puas atas langkah pemerintah, yang terdiri dari 63,7 persen menyatakan puas dan 9,9 persen sangat puas. Survei nasional ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi. Meski sebagian responden, yakni 22,4 persen, merasa tidak puas, serta 1,1 persen sangat tidak puas dan 2,9 persen tidak menjawab, data ini tetap menunjukkan dominasi persepsi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Temuan survei juga memperlihatkan perubahan kanal informasi publik terhadap isu korupsi. Mayoritas responden yang berasal dari generasi Z dan Y mengaku mengakses informasi korupsi dari media sosial (48,8 persen), diikuti televisi (41,7 persen), dan media daring (14,2 persen). Fakta ini mengindikasikan peran besar platform digital dalam membentuk opini publik. Adapun kasus korupsi yang paling dikenal masyarakat adalah kasus BBM oplosan (85,7 persen), disusul minyak goreng (74,9 persen), logam mulia (35,4 persen), dan korupsi bank daerah (26,9 persen). Menariknya, mayoritas responden juga menyatakan optimisme terhadap penuntasan kasus-kasus tersebut, dengan tingkat keyakinan tertinggi pada kasus minyak goreng (72,9 persen) dan BBM oplosan (72,8 persen).

 

Kondisi Korupsi Indonesia 

Kondisi korupsi di Indonesia saat ini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Seperti yang dilansir oleh Transparency Internasional, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index atau CPI) Indonesia menempatkan negara kita di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor hanya 34. Posisi ini jauh dari ideal dan mencerminkan status darurat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan skor yang stagnan dan peringkat yang jauh tertinggal dibanding negara-negara lain, situasi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh elemen bangsa terlebih bagi para pemangku kebijakan untuk memperkuat komitmen dalam memerangi korupsi.

Lebih buruk lagi, tren perilaku anti korupsi masyarakat juga menunjukkan penurunan yang memilukan. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), yang mengukur tingkat perilaku anti korupsi masyarakat sehari-hari, mengalami penurunan dalam dua tahun berturut-turut. Dari angka 3,93 pada tahun 2022, IPAK turun menjadi 3,92 pada tahun 2023, dan terus merosot hingga 3,85 pada tahun 2024. Penurunan sebesar 1,7% ini menunjukkan penurunan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Menghawatirkan, kondisi seolah mengarahkan kita pada masa depan yang suram, untuk itu. Kita perlu menyadari ini bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun kesadaran dan integritas masyarakat untuk memberantas korupsi, baik dalam lingkup keluarga maupun interaksi dengan pemerintah.

Bukan hanya mengalami penurunan tertinggi dalam lima tahun terakhir, melainkan juga mengindikasikan capaian kinerja terburuk dalam membangun budaya dan perilaku anti korupsi di Indonesia.

Penurunan ini bukan hanya sekadar oretan tinta, tetapi refleksi dari melemahnya nilai-nilai anti korupsi yang seharusnya menjadi bagian dari budaya kita.

Perilaku korupsi sering kali dimulai dari tindakan kecil yang diabaikan dan bahkan mulai dinormalisasikan, namun yang perlu tetap kita perhatikan bahwa kondisi ini memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik dan kinerja pemerintahan.

Rata-rata IPAK dalam lima tahun terakhir yang berada di angka 3,884 menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran, hasilnya belum cukup signifikan untuk menciptakan perubahan mendasar.

Dengan kondisi ini, langkah strategis diperlukan untuk membalikkan tren negatif ini. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, baik melalui institusi formal maupun program berbasis komunitas. Pemerintah juga harus memberikan teladan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa praktik korupsi tidak lagi mendapat tempat dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menyadari bahwa korupsi adalah ancaman nyata bagi masa depan bangsa.

Tidak ada jalan pintas dalam memerangi korupsi, tetapi dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan perubahan setidaknya optimis menyambut Indonesia Emas 2045. Saatnya kita mengambil sikap tegas, ambil peran, dan memulai tindakan nyata untuk memulihkan optimisme masa depan kita.

Darurat Di Indonesia 

Pasal terkait keadaan darurat di Indonesia antara lain Pasal 12 UUD 1945 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959 yang mengatur lebih lanjut tentang keadaan darurat militer dan sipil, serta UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang spesifik mengatur penanganan bencana alam. 

1. Dasar Hukum Konstitusional 

Pasal 12 UUD 1945: Pasal ini merupakan landasan konstitusional utama, yang menyatakan bahwa "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang". Ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya, tetapi harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

2. Peraturan Pelaksana

- Perppu No. 23 Tahun 1959: 

Perppu ini mengatur lebih rinci tentang penetapan keadaan bahaya, termasuk jenisnya yaitu keadaan darurat sipil dan militer. 

- Pasal 1 ayat (1): Perppu ini menerangkan bahwa Presiden dapat menyatakan keadaan darurat jika keamanan atau ketertiban hukum terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam yang tidak dapat diatasi dengan alat perlengkapan biasa. 

- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: 

Undang-undang ini mengatur secara spesifik tentang penanganan bencana, baik bencana alam, nonalam, maupun sosial. Peraturan ini mencakup penetapan kebijakan pembangunan berisiko bencana, pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

Kewenangan dan Kondisi

1. Wewenang Presiden.

Berdasarkan Pasal 12 UUD 1945, Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan keadaan darurat, mirip dengan wewenang untuk menyatakan perang atau damai. 

2. Kondisi Menentukan

Keadaan darurat dapat dinyatakan jika terdapat ancaman serius terhadap keamanan, ketertiban hukum, atau kehidupan negara, yang tidak bisa diatasi dengan cara-cara biasa. 

3. Peraturan Terkait 

Ada tiga aturan utama yang perlu diperhatikan: Pasal 12 UUD 1945, Perppu No. 23 Tahun 1959, dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang semuanya menjadi rujukan dalam hukum tata negara darurat di Indonesia.

-  Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Keadaan tertentu ini mencakup tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam situasi tertentu seperti penanggulangan bencana alam, krisis ekonomi, kerusuhan sosial, dan ketika negara dalam keadaan darurat keuangan. 

- Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor: 

Merupakan dasar hukuman bagi koruptor yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara. 

- Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor: 

Mengatur pemberatan hukuman bagi koruptor dalam "keadaan tertentu". 

Keadaan Tertentu: Ini termasuk kondisi seperti penanggulangan bencana, penanggulangan kerusuhan sosial, penanggulangan krisis ekonomi, dan pengulangan tindak pidana korupsi. 

Sanksi Pidana Mati: Dalam keadaan tertentu tersebut, pidana mati dapat dijatuhkan kepada koruptor. 

By, POINT Consultant