Proses Rekruitmen Cical Bakal Korupsi

Proses Rekruitmen Cical Bakal Korupsi

 

 

Korupsi di dunia politik sudah sepantasnya disandang sebagai sumber dari semua persoalan korupsi yang ada di Indonesia. Sementara itu, proses rekrutmen politik diyakini sebagai sumber persoalan korupsi politik. Kami sebagai masyarakat anti korupsi, menyimpulkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia berpangkal dari proses rekrutmen politik yang salah. 

Jadi, ibaratnya kalau korupsi politik itu adalah cikal bakal korupsi, maka rekrutmen politik adalah mbahnya korupsi. 

Coba bayangkan, jika sistem rekruitmen di lakukan semua lini dan departemen di negeri ini alangkah ngeri dan pekoknya pemimpin dan pejabat negeri ini. Pada akhirnya menciptakan generasi mental (sithik-sithik ceperan tip, itu gratifikasi cuk ?), parahnya generasi doyan berkorupsi dan berkorupsi itu biasa dilakukan tanpa beban moral dan mental, persis apa yang disabdakan Jayabaya jaman edan.

 

Rekrutmen politik yang salah dan tidak transparan cenderung mengakibatkan semakin suburnya tindak pidana korupsi, seperti dalam pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif. Misalnya untuk mendapatkan rekomendasi, dia membayar berapa miliar entah itu untuk menjadi kepala daerah maupun untuk menjadi anggota legislatif.

 

Berkorupsi untuk mengganti biaya yang pernah dikeluarkan waktu dia mendapatkan rekomendasi dalam sebuah jabatan politik dan itu tanpa malu berjamaah lagi korupsi uangnya rakyat.

 

Pembenahan dan perbaikkan rekrutmen politik belum dilakukan secara maksimal oleh masing0masing partai politik. Masih saja ada celah yang dimanfaatkan untuk menjadikan proses rekrutmen ini sebagai ajang bisnis. Setiap partai ada lubang-lubang seperti money politik (dipraktekan dengan terbuka didepan umum tanpa tedeng aling-aling)  dan itu sudah bukan rahasia umum.

 

Kita agak merasa lega dan mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum yang menekan biaya kampanye dengan membatasi alat peraga dalam berkampanye, tapi sayangnya pemilu 2024 tidak aturan tersebut ditabrak dan penyelenggara pemilu tidak dapat berbuat banyak.

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, solusinya adalah melalui reformasi kepartaian di masing-masing partai dan reformasi pemilihan umum, Jika perlu penyelenggara pemilu membuat komitmen mutlak REVOLUSI dan penegakaan hukum jika ada partai yang melanggar missal dengan mengurangi kursi perolehan di DPR, peraturan itu memang rumit dan berat namun dari partai bangsa ini dapat mengawali berbenah menuju REVOLUSI khususnya berkaitan korupsi dengan system rekrutmen di dunia Legislatif.

 

Ada pemecahan kongkrit untuk mengatasi masalah tersebut, solusinya adalah melalui reformasi kepartaian dan reformasi pemilihan umum. Sudah disebutkan diatas Analisa sementara Tim POINT Consultant mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum yang menekan biaya kampanye dengan membatasi alat peraga dalam berkampanye. Karena salah satu sebab korupsi politik adalah biaya pemilu. Biaya pemilihan yang mahal dalam perekrutan sampai biaya kampanye. Salah satu yang bisa membatasi itu adalah pembatasan alat peraga oleh KPU. Itu bisa menekan biaya pemilu. Selain itu, diperlukan proses seleksi ketat untuk menjadi anggota suatu partai politik, apalagi menjadi caleg dari partai tertentu. Pasalnya, selama ini proses seleksi internal partai belum ketat. Realitanya saat ini untuk menjadi anggota partai itu sama seperti masuk fitness atau kuliner waralaba habis makan bayar atau bayar di depan baru disajikan menunya. Padahal, dulu jaman Bung Karno (contoh baik bisa diterapkan), untuk menjadi anggota partai itu ada masa percobaan selama sebulan. Jadi, tidak bisa langsung masuk ke partai sebagai anggota partai dan tiba-tiba langsung menjadi anggota legislative. Kok enak tenan, uang kampanye hasil korupsi setelah jadi mengkorupsi sebesar-besarnya seperti aji mumpung.

 

Semoga pemilu kedepan penyenggara dapat menjalankan UU dengan motto REVOLUSI mental dan menjalankan aturan perundang-undangan dengan tepat dan tegas tidak seperti hukum karet.

 

 

 

By, POINT Consultant